Perlindungan Hukum Perawat dalam Menjalankan Praktik Keperawatan (Studi Sinkronisasi Pengaturan Hak-Hak Perawat dalam Struktur Perundang-Undangan Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum perawat dalam menjalankan praktik keperawatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan digunakan metode pendekatan perundangundangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), studi pustaka serta studi dokumenter dengan spesifikasi penelitian inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Penelitian ini berlokasi di Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum dan Unit Pelaksana Teknis Universitas Jenderal Soedirman. Jenis dan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen. Kemudian, bahan yang terkumpul diolah secara normatif kualitatif yang secara keseluruhan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional yang dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum perawat pada praktik keperawatan dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan yang mengandung perlindungan hukum perawat dengan derjat lebih rendah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Dan dengan telah adanya undang-undang perawat yang mengatur secara khusus berdampak pada semakin kuatnya perlindungan hukum in abstracto terhadap perawat, yakni hak dan kewajiban perawat telah diatur secara terperinci. Kemudian, Bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam menjalankan praktik keperawatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi advokasi atau pembelaan, perlindungan, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan, atau keluarganya, menerima imbalan jasa, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, memperoleh perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan peraturan, dan memperoleh fasilitas kerja sesuai standar