Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU/XIII/2015 tentang Perubahan Regulasigrasi

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati kerap kelai menjadi perhatian publik, terlebih lagi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan bernomor 107/PUU/XIII/2015 tentang Perubahan Regulasi Grasi. Ketentuan mengenai pengajuan grasi diatur pada Pasal 7 ayat (2)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yaitu adanya pembatasan waktu dan banyaknya pengajuan grasi, namun ketentuan ini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan dikebalikannya pada norma yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi yang tidak memberikan Batasan waktu terhadap pengajuan grasi, terpidanamati pelaksanaan putusan pemidanaan (eksekusi) harus menunggu permohonan grasi dariterpidana, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Adapun permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaaneksekusi hukuman mati pasca berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman mati pasca berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memberikan batas waktu pengajuan grasi tidak memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati karena terpidana menunda-nunda eksekusi pidana mati