Perbuatan Melawan Hukum Akibat Perusakan Aset Nasabah oleh Bank BJB dalam Perjanjian Kredit (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 1/PDT.G/2015/PN.Sda)

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, “daad” (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusialaan baik atau bertentangan dengan keharusan yangharus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.Keempat unsur tersebut bersifat altertnatif, sehingga apabila salah satu unsur sajatelah terpenuhi, maka perbuatan itu sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum dandalam mengabulkan tuntutan-tuntutan para penggugat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan Putusan Nomor:1/Pdt.G/2015/PN.Sda, undang-undang dan buku-buku literatur yang berkaitandengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis,dan analisis data dilakukan secara nomatif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan tergugat yang memasang plang dengan mencoret tembok objek milik Para Penggugat (yang merupakan aset dari nasabah atau Penggugat) oleh hakim dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain. Hakim mengabulkan tuntutan- tuntutan para penggugat, yaitu tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum, mengukum tergugat untuk melaksanakan ganti rugi secara natura dengan mengembalikan seperti semulatembok objek milik para penggugat dan menghukum tergugat berupa larangan untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu untuk tidak melaksanakan lelang sukarela maupun lelang eksekusi dan atau pengalihan hak terhadap obyek milik para penggugat