Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Bencana oleh Negara Lain (Studi Pemberian Bantuan Negara Lain pada Saat Bencana Tsunami Aceh, Indonesia, 2004)

Pada bulan Desember 2004 lalu, seluruh dunia dikejutkan dengan sebuah bencana tsunami yang melanda sejumlah negara. Negara yang paling parah terkena dampaknya ialah Indonesia tepatnya Aceh. Tidak kurang dari 18 (delapan belas) negara memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana pemulihan dan angkatan militer demi menyalurkan bahan logistik atau kebutuhan pokok. Saat itu, Indonesia belum memiliki undang-undang ataupun peraturan mengenai prosedur untuk memulai dan mengakhiri bantuan kemanusiaan. Permasalahan turunan yang timbul akibat regulasi yang belum optimal mengatur mengenai penanggulangan bencana dapat memberikan dampak bahwa kedaulatan Indonesia rawan terancam karena bantuan yang diberikan oleh negara maupun lembaga atau organisasi internasional Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini ialah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal, dan situs-situs internet. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum internasional mengenai pemberian bantuan bencana internasional oleh negara lain dan pengaturan hukum nasional Indonesia dalam pemberian bantuan bencana tsunami Aceh 2004 oleh negara lain. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bantuan kemanusiaan berpedoman pada Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB tentang larangan intervensi dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 46/182 Tahun 1991, dan The Sphere Guidelines (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response) 2011. Pada saat tsunami Aceh 2004, terdapat satu pedoman tambahan yang sifatnya mengikat yaitu Status of Forces Agreement (SOFA) untuk mengatur aktivitas militer asing di negara Indonesia. Belajar dari bencana tsunami 2004, pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi dasar kerangka hukum untuk penanggulangan bencana