Dispensasi Kawin (Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 189/Pdt.P/2014/PA.Po)

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur batas usia perkawinan, agar calon suami maupun isteri matang jiwa raganya. Untuk dapat terwujudnya tujuan perkawinan, maka pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa batas usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, namun dalam suatu keadaan mendesak, ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan penyimpangan berupa permohonan dispensasi kawin. permohonan dispensasi kawin dalam tulisan ini dikabulkan karena calon isteri yaitu anak pemohon sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, dan tidak ada larangan kawin antara keduanya. Sehingga apabila tidak segera melangsungkan perkawinan akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti lahirnya anak luar kawin. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara yang terjadi di penetapan pengadilan agama ponorogo dengan nomor register perkara 189/pdt.p/2014/p.a.po. Hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan dispensasi kawin mendasarkan pada pasal 49 dan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama; pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; pasal 15 kompilasi hukum islam; dan berdasar pada al-qur’an surat an-nur ayat 32. dalam hal ini hakim lebih mengedepankan asas manfaat karena calon mempelai wanita sudah hamil dan calon suami telah bekerja