Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sebagai Dasar Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 248/G/2015/PTUN-JKT)

Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/G/2015/PTUN-JKT, yang akan menguraikan bagaimana menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara jika di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri yang dijadikan tolok ukur keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tergugat dalam perkara a quo adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 798/KMK.01/UP.92/2015, tanggal 29 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku yakni dasi aspek wewenang, procedural, serta substansial serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa adalah sah