Poligami karena Istri Tidak dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5391/Pdt.G/2016/PA.Sbr.)

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif di indonesia mengatur perkawinan dengan sistem monogami terbuka. Apabila seorang suami ingin melakukan poligami, maka harus tunduk pada ketentuan pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat alternatif dan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Kenyataannya banyak ditemukan permohonan izin poligami yang dikabulkan hakim tanpa memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas,salah satunya adalah permohonan izin poligami tanpa syarat alternatif yang dikabulkan oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan agama sumber nomor 5391/pdt.g/2016/pa.sbr. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk merumuskan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya pada putusan pengadilan agama sumber nomor 5391/pdt.g/2016/pa.sbr. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Permohonan izin poligami yang diajukan pemohon menggunakan alasan bahwa termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena setelah mempunyai anak satu dengan termohon, permohon tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Hal tersebut tidaklah dapat diterima sebagai alasan karena terbukti bahwa hal tersebut bukanlah alasan seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), sehingga syarat alternatif tidak dapat terpenuhi. hakim dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan permohonan izin poligami hanya karena termohon ternyata tidak keberatan dan menyarankan pemohon untuk menikah lagi. hakim dalam hal mengabulkan permohonan izin poligami tersebut kurang tepat, karena hakim hanya memperhatikan syarat kumulatif saja dalam pertimbangan hukumnya