Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Studi di Kabupaten Banjarnegara)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang cukup luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar urusan pemerintah pusat. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran dan hambatan-hambatan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil (studi di Kabupaten Banjarnegara) Metode Pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan. Dalam meningkatkan tertib admnistrasi kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Daerah memiliki hambatan berupa sarana dan prasana dan dari masyarakat itu sendiri