Implementasi Reformasi Hukum dalam Pengelolaan Barang Bukti di Kepolisian Garut

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu acuan dalam beracara untuk menangani perkara-perkara hukum pidana. Tahap penyitaan barang bukti dilakukan oleh penyidik. Pengelolaan barang bukti merupakan bagian yang penting dalam rangkaian tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengungkap suatu kasus telah terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu keberadaan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dan pengelolaan barang bukti tidak dapat dikesampingkan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi reformasi pengelolaaan barang bukti yang disita di Polres Garut dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan reformasi hukum dalam penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti serta dalam pengelolaan barang bukti di Polres Garut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi reformasi hukum dalam pengelolaan barang bukti di Polres Garut dalam prakteknya belum tersentuh reformasi hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui tiga paket kebijakan yaitu budaya hukum, regulasi, dan penegak hukum, salah satunya yang menjadi prioritas memberantas pungutan liar dengan terbentuknya satgas saber pungli di Kabupaten Garut lamban dalam pelantikan struktur organisasi. hal itu dibuktikan dengan baru terbentuknya pada tanggal 16 januari 2017 dan Faktor penghambat implementasi reformasi hukum dalam pengelolaan barang bukti di Polres Garut yaitu tidak ada transparansi pengelolaan barang bukti, kurangnya SDM dalam pengelolaan barang bukti serta kesadaran hukum masyarkat kurang