Urgensi Pengaturan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (convention on the elimination of all forms discrimination against women) melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984, dan mengeluarkan peraturan perundang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai kesetaraan dan keadilan gender yaitu instruksi presiden no. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 kedudukan instruksi presiden tidak ada dalam struktur peraturan perundang-undangan sehingga kekuatan hukumnya jauh berada dibawah undang-undang. instruksi presiden no. 9 tahun 2000 juga hanya mengikat dan mengatur pemerintah eksekutif saja yang artinya komitmen pemerintah mengenai pengarusutamaan gender baru berlaku pada ranah eksekutif sedangkan legislatif dan yudikatif belum ada. Penelitian berjudul “urgensi pengaturan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia” merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama bahwa undang-undang kesetaraan dan keadilan gender diperlukan mengingat dua urgensinya yaitu pertama sebagai konsekuensi indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (convention on the elimination of all forms discrimination against women) melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984, urgensi kedua diperlukannya undang-undang kesetaraan dan keadilan gender yaitu sebagai payung hukum yang secara komprehensif mengatur mengenai kesetaraan dan keadilan gender sampai pada ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kesimpulan kedua bahwa implikasi adanya undang-undang kesetaraan dan keadilan gender dapat mempercepat pencapaian persamaan substantif dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya