Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 01/G/2015/PTUN-YK, yang akan menguraikan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek prosedural, serta bagaimana pertimbangan hokum hakim dalam menentukan keabsahan surat keputusan objek sengketa tersebut. Tergugat dalam perkara a-quo adalah Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, dan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000166/KEP/BV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014 Mengenai Pensiun Atas Nama Yundarningsih S.N, S.Pd. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep...
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan...
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan...
Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga sering melakukan pelanggaran, hal ini dapat dikenakan sangsi kepe...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor: 01/G/2017/PTUN.YK yang akan menganalisi...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor 121/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan ...
Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 04/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan...
Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 32/G/2017/PTUN-PB...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta nomor 198/G/2015/PTUN-JKT yang akan berbicara m...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, yang berkaitan ...
Keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat dik...
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus dan menyelesaikan suatu sengket...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTTUN Surabaya Nomor : 03/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY, yang bertu...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor :8/G/2016/PTUN.YK, yang akan menguraikan...
Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan. Bagaimana Upah Proses Bagi Pekerja Yang Se...
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan...
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan...
Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga sering melakukan pelanggaran, hal ini dapat dikenakan sangsi kepe...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor: 01/G/2017/PTUN.YK yang akan menganalisi...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor 121/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan ...
Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 04/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan...
Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 32/G/2017/PTUN-PB...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta nomor 198/G/2015/PTUN-JKT yang akan berbicara m...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, yang berkaitan ...
Keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat dik...
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus dan menyelesaikan suatu sengket...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTTUN Surabaya Nomor : 03/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY, yang bertu...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor :8/G/2016/PTUN.YK, yang akan menguraikan...
Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan. Bagaimana Upah Proses Bagi Pekerja Yang Se...
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan...
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan...
Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga sering melakukan pelanggaran, hal ini dapat dikenakan sangsi kepe...