Implementasi Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan di Polres Bekasi

Setiap tahap pemeriksaan khususnya pada tahap penyidikan, hak tersangkauntuk mendapatkan bantuan hukum sudah harus diberikan kepada tersangkakhususnya bagi mereka yang tidak mampu atau bagi mereka yang belum paham mengenai hukum. Bantuan hukum merupakan suatu hal yang sangat pentingdalam menciptakan kehidupan yang adil dan melindungi hak asasi manusia, dimana bantuan hukum mempunyai tujuan melindungi hak-hak masyarakatkhususnya orang tidak mampu yang tersangkut masalah hukum untukmenghindari adanya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Implementasihak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada proses penyidikan dapatdilihat dari sistem hukum itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan spesifikasi penelitiandeskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Kota Bekasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder berdasarkan undang-undang. Metode penyajian data dengan menggunakan teks naratif yang disusun secara sistematis sebagai kesatuan yang utuh dan metode analisis data secarakualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hak tersangkauntuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan sebagaimana yangdijelaskan dalam Pasal 56, 114 dan 115 KUHAP sudah berjalan dengan baik.Penyidik selalu memberitahukan adanya hak-hak yang dimiliki oleh tersangkasebelum pemeriksaan dimulai dan menyediakan bantuan hukum sampai tersangkamenerima bantuan hukum. Namun, prosedur pemberian bantuan hukum secaracuma-cuma kurang efektif karena syarat pemberian bantuan hukum tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum di Polres Kota Bekasi mengenai penolakan tersangka dan masalah dana yang kurang. Berbeda halnya dengan hambatan advokat yaitu sulitnyamenghubungi keluarga tersangka dan lamanya pengurusan keterangan tidak mampu (SKTM) tersangka sebagai syarat pemberian bantuan hukum