Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan Pengampunan Pajak (Studi Di KPP Pratama Purwokerto)

Pengampunan pajak merupakan hak setiap Wajib Pajak sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan pelayanan yang maksimal sebagai konsekuensi diundangkannya ketentuan pengampunan pajak. Dimana penelitian ini mengkhususkan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto. Permasalahan penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaan dan penerapannya, serta bertujuan mengkaji sekaligus menganalisa penerapan dan perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam pelaksanaan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang disajikan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif, diperoleh hasil penelitian bahwa Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Perlindungan hukum secara preventif diberikan melalui ketentuan pembatasan pemanfaatan data dan informasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak, dan pengecualian penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak kepada subjek pajak tertentu yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam hal terjadi sengketa dengan mengajukan gugatan melalui peradilan pajak. Meskipun masih menemui kendala teknis, namun penerapan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto berjalan dengan baik yang ditunjukan dengan keberhasilan pencapaian jumlah uang tebusan di atas target