Peraturan Perundang-Undangan sebagai Dasar Uji Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan PTUN Semarang Nomor: 33/G/2013/PTUN.Smg)

Pengadilan Tata Usaha Negara menguji keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang relevan serta menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penerapan Peraturan Perundang-undangan dalam suatu permasalahan hukum yang sedang digugat haruslah cermat dan tepat agar tidak menimbulkan kesesatan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai penerapan peraturan perundang-undangan sebagai dasar uji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan pertimbangan hukum hakim untuk menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan sebagai dasar uji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 33/G/2013/PTUN.SMG. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur dan mengutip peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu, penerapan peraturan perundang-undangan sebagai dasar uji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dari aspek kewenangan, aspek prosedural/formal dan aspek substansi/materiil. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim masih mencampuradukkan antara aspek kewenangan dan aspek substansi/materiil