Hak asuh anak pasca perceraian (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 0150/Pdt.G/2013/PA.KAG)

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Masalah kekuasaan orang tua yang berupa hak dan kewajibannya menurutPasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian Preskriptif Analitis. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, dianalisa dan disajikan menjadi kesatuan yang utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran hakim mengenai hak asuh anak pasca perceraian pada Putusan Nomor: 0150/Pdt.G/2013/PA.KAG Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Pada Putusan Nomor: 0150/Pdt.G/2013/PA.KAG Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian hak asuh anak jatuh kepada ibu melalui pertimbangan, bahwa SINDY OKTARINA masih di bawah umur dan belum mumayyiz. Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua juga tidak mempunyai sifat- sifat tercela dan akan mampu mengurus dan merawat anak tersebut. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dijumpai adanya alasan hukum untuk mengambil alih hak asuh dari Penggugat selaku ibunya, maka anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari ibunya yaitu penggugat dan ayahnya tetap di beri kesempatan utuk menjenguk dan membawa anak tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama