Bantuan Hukum Bagi Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Tegal Kota)

KUHAP mengatur panduan bagaimana beracara dalam hal perkara pidana di Indonesia.Didalamnya, satu pihak meletakan hak-hak dan satu pihak lainnya meletakkan kewajiban.Semua ini bertujuandemi penyempurnaan sistem peradilan di Indonesia. Indonesia merupakan Negara hukum.Konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum memberikan konsekuensi, haruslah terjamin persamaan dimuka hukum. Dalam konteks terjaminnya persamaan dimuka hukum maka terdapat pelekatan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.Penyidikan adalah proses dalam rangka mencari kebenaran materiel dalam sebuah perkara pidana. Dimana penyidik dalam rangka mencari kebenaran materiel diperkenankan untuk memeriksa tersangka dan saksi yang berkaitan sebuah tindak pidana tertentu. Penyidik dalam proses penyidikan memungkinkan untuk mengkonfronir pernyataan satu pihakk dengan pihak yang lainnya. Dengan dirumuskannya Pasal 114 Kuhap memberikan arti bahwa selama proses penyidikan, haruslah tersangka mendapatkankan bantuan hukum, karena hal tersebut merupakan hak yang melekat pada diri tersangka. Kewajiban penyidik untuk menyediakan Penasihat Hukum adalah dalam rangka mengurangi tindakan semena-mena penyidik. Penelitian berjudul Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan(Studi Di Polres Tegal Kota).Pada penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi Pasal 114 KUHAP. Ternyata ditemukan hasil penelitian bahwa penyidik kurang begitu maksimal dalam memberikan hak tersangka dalam proses penyidikan