Pertanggungjawaban pidana malpraktik medis yang dilakukan dokter dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu syarat pemidanaan yang merujuk pada unsur subjektif yaitu orangnya. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan bagi dokter yang melakukan malpraktik medis. Untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan medis yang dilakukannya, dokter harus memenuhi syarat mampu bertanggungjawab, memiliki kesalalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan malpraktik medis sangatlah penting, karena pasien sebagai korban mendapatkan kerugian baik materil, non materil, maupun fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan malpraktik medis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Serta mengetahui bagaimana penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1347/K.Pid.Sus/2010, No. 1110/K.Pid.Sus/2012, No.365/K.Pid/2012, dan No. 580/K.Pid/2012. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 memiliki pengaturan yang berbeda mengenai kesalahan. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktik medis dalam putusan pengadilan harus memperhatikan benar unsur kesalahan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana