Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan impor yang tidak mempunyai sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Penelitian ini mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Pangan Impor yang Tidak Mempunyai Sertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perlindunganhukum terhadap konsumen atas produk pangan impor yang tidak mempunyaisertifikat halal khususnya berkaitan dengan hak konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah Deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak bersertifikat halal yang masuk, beredar dan di perdagangkan di Indonesia secara normatif telah terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c. Namun dalam kenyataannya, hak-hak konsumen tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal. Untuk dapat terciptanya hak konsumen maka diperlukan peran serta pemerintah yaitu dengan membuat regulasi dalam bentuk perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran produk terlebih dahulu. Selain itu pemerintah juga harus melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menteri atau menteri teknis terkait dan pihak terkait serta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha mulai dari proses produksi, penawaran, promosi, hingga penjualan. Dalam praktiknya masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan wajib bersertifikat halal pada pangan yang diimpor dikarenakan peran serta pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sertifikasi halal produk pangan impor belum optimal