Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk di dalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Saat ini banyak tumbuh dan berkembang tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit–rumah sakit yang dikelola pemerintah hingga yang dikelola oleh pihak swasta, seiring dengan itu tumbuh dan berkembang juga pabrik-pabrik yang menghasilkan obat-obatan. Obat- obatan yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah dibanding obat yang dijual pada apotik-apotik atau toko obat resmi, walaupun obat-obatan tersebut tanpa jaminan asli atau palsu. Sangat ironis ketika orang sakit mengharapkan kesembuhan dengan obat yang ia minum namun kenyataanya obat yang diminum tersebut bukanlah obat yang semestinya malah sebaliknya (palsu) obat tersebut dapat mengakibatkan penyakit lain yang tidak diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat peredaran obat-obat palsu ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen obat sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah dan jajarannya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diharapkan dapat membuat para pelaku usaha sadar sehingga melakukan usaha dengan iktikad baik. Pemerintah dalam hal ini telah melindungi hak- hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen