PENGGUNAAN INSTRUMEN SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HAK NORMATIF PEKERJA/BURUH

Abstract This study examines theories, norms and practices regarding labour criminal sanctions in industrial relations. The purpose of this research is to fi nd answers normatively and alternative praxis of legal efforts for workers / laborers to uphold normative rights that have been violated by employers by using labor criminal instruments. This is a normative legal research using statute, conceptual, and case approach. The results shows that there is a tendency, from various fi elds of law governing industrial relations which is now more functional, especially by workers/labourers whose rights are violated by employers in the fi eld of labour criminal law. It was also found that labour criminal sanctions in industrial relations have their own characteristics compared to general criminal sanctions contained in the Criminal Code and even compared to certain other criminal sanctions outside the Criminal Code. In terms of law enforcement, several labour criminal cases have been decided by the court such as the criminal union busting, where the crime does not include workers in workers’ social security and criminal wages below the minimum wage. Abstrak Penelitian hukum ini mengkaji teori, norma dan praktik mengenai sanksi pidana perburuhan dalam hubungan industrial Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban normatif dan praksis alternatif upaya hukum bagi pekerja/buruh untuk menegakkan hak-hak normatif yang telah dilanggar oleh pengusaha dengan menggunakan instrumen pidana perburuhan Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kecenderungan, dari berbagai bidang hukum yang mengatur hubungan industrial yang sekarang lebih difungsikan terutama oleh pihak pekerja/buruh yang dilanggar hak-haknya oleh pengusaha adalah bidang hukum pidana perburuhan Dalam kajian juga ditemukan bahwa sanksi pidana perburuhan dalam hubungan industrial memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan sanksi pidana umum yang ada dalam KUHP dan bahkan dibandingkan dengan sanksi pidana tertentu lainnya diluar KUHP Dalam praktik penegakan hukum dilapangan, sudah ditemukan beberapa kasus pidana perburuhan yang telah diputus oleh pengadilan seperti pidana union busting, pidana tidak mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial pekerja, dan pidana pengupahan dibawah upah minimu