Prinsip syariah dalam pembaharuan konsep perkoperasian di Indonesia

Cooperative has been a part of the existing business entity in the community. This theme is important to be reviewed in Sharia principles approach for the development of cooperative concept in Indonesia. Through cooperative, the members are able to make contracts/ transactions both among members and other parties. To build the relationship, all parties need syar’i contracts which functions as the underlying contract. Therefore, to have strong validity, the implementation of necessary sharia principles is not only at the conceptual level but also at the operational level from the cooperative establishment to its dissolution. By implementing the sharia principles in developing the concept of cooperative legal entity, it is expected to give opportunity for cooperative practitioners to practice their divine values. Koperasi telah menjadi bagian dari badan usaha di tengah masyarakat. Tema ini penting dikaji kembali demi pengembangan konsep perkoperasian di Indonesia dengan pendekatan prinsi-prinsip syariah. Badan usaha koperasi memungkinkan para anggota untuk melakukan perikatan/transaksi baik dengan sesama anggota maupun dengan pihak lain. Untuk membangun hubungan tersebut semua pihak pasti membutuhkan akad-akad syar’i yang fungsinya sebagai dasar perikatan (underlying contract). Karenanya, agar memiliki keabsahan yang kuat, implementasi prinsip-prinsip syariah adalah keniscayaan tidak hanya pada level konseptual melainkan juga pada level operasional, mulai dari pendirian koperasi hingga pembubarannya. Dengan mengimplentasikan prinsip-prinsip syariah dalam pembaharuan konsep badan hukum koperasi, diharapkan lebih membuka peluang bagi para praktisi perkoperasian untuk mengamalkan nilai-nilai ilahiya