Kajian kritis Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo telah diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang status hukum anak luar nikah sebagai berikut : (a) putusan yang menempatkan hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum ; (b) putusan yang merespon keinginan pencari keadilan dan memberikan nilai kesejahteraan dan kebahagiaan utamanya ibu yang melahirkan dan keluarganya dengan memberikan perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak luar nikah ; (c) putusan yang mengakomodir keinginan publik dengan melakukan rule breaking oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada agar hukum juga mengatur...
Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of The Child yaitu Konvensi Internasional tent...
INDONESIA: Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU- VIII/2010 te...
Tulisan ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari optik hukum prog...
Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial rev...
Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial rev...
Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial rev...
Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial rev...
INDONESIA: Di dalam regulasi peraturan di Indonesia, anak terbagi menjadi dua kategori, yaitu ana...
That the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VII / 2010 regarding the judicial revi...
That the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VII / 2010 regarding the judicial revi...
Sekalipun mencatatkan perkawinan bukanlah termasuk yang menentukan keabsahan suatu perkawinan dalam ...
ABSTRAK Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah men...
ABSTRAK Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah men...
oai:ojs.e-jurnal.stih-pm.ac.id:article/9Marriage is a sacred part of life, because it must pay atten...
Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of The Child yaitu Konvensi Internasional tent...
Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of The Child yaitu Konvensi Internasional tent...
INDONESIA: Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU- VIII/2010 te...
Tulisan ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari optik hukum prog...
Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial rev...
Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial rev...
Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial rev...
Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial rev...
INDONESIA: Di dalam regulasi peraturan di Indonesia, anak terbagi menjadi dua kategori, yaitu ana...
That the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VII / 2010 regarding the judicial revi...
That the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VII / 2010 regarding the judicial revi...
Sekalipun mencatatkan perkawinan bukanlah termasuk yang menentukan keabsahan suatu perkawinan dalam ...
ABSTRAK Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah men...
ABSTRAK Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah men...
oai:ojs.e-jurnal.stih-pm.ac.id:article/9Marriage is a sacred part of life, because it must pay atten...
Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of The Child yaitu Konvensi Internasional tent...
Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of The Child yaitu Konvensi Internasional tent...
INDONESIA: Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU- VIII/2010 te...
Tulisan ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari optik hukum prog...