Penyerapan fiqh mu’amalah iqtishadiyah dan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah

Meskipun ada fatwa DSN-MUI yang merupakan murni hasil penggalian hukum (ijtihad istinbathi), namun kebanyakan mengadopsi prinsip-prinsip akad yang termuat dalam fiqh mu’amalah. Bentuk pengadopsian fiqh mu’amalah ke dalam fatwa DSN-MUI adalah dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip akad ke dalam lembaga keuangan (ijtihad thatbiqi). Penyerapan akad-akad mu’amalah ke dalam fatwa DSN-MUI ada yang bersifat tunggal (al-’uqud al-fardiyah) dan ada yang bersifat modifikasi (al-’uqud al-murakkabah). Bagian KHES yang mengadopsi fatwa DSN-MUI hanya pada Bab II tentang akad, itupun hanya dalam beberapa pasal. Pada Buku II KHES, ternyata ada 15 Bab (51,73%) yang menyerap prinsip-prinsip fiqh mu’amalah. Sedangkan bab yang menyerap fatwa DSN-MUI hanya berjumlah 10 Bab (34,48%) dan sisanya 4 Bab (13,79%) merupakan perpaduan antara keduanya