Seiring berjalannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi tonggak adanya pembaharuan dalam perkembangan hukum acara perdata di Indonesia, sehingga dirasa perlu adanya perubahan atas Perma tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain : (1) implementasi Gugatan Sederhana pada praktik peradilan di Indonesia, (2) dampak perubahan PERMA Gugatan Sederhana pada praktik peradilan di Indonesia. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode pendekatan Empiris. Metode ini digunakan untuk melihat dan menemukan substansi hukum yang lebih baik serta kelembagaan yang dapat meng...
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui fungsi dan peranan Pendaftaran Tanah dalam memb...
Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam per...
Kedudukan hukum Peraturan Bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan ...
Salah satu bagian terpenting dari Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan, diantaran...
Untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan M...
ABSTRACT The Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued a regulation on a small claim ...
This study aims to find out the rules that were changed in the Supreme Court Regulation Number 2 of ...
ABSTRAK Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdat...
This study aims at describing the application of the expiry of the case in Indonesia 's State Admini...
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupaka...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Perma No. 2 Tahun 2015 telah mencerminkan asas peradil...
ABSTRAK Desa sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki kekayaan atau aset desa yang pengelolaanny...
Hukum acara perdata yang saat ini digunakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mas...
ABSTRAK Pada asasnya semua jenis perkara perdata diselesaikan melalui mekanisme beracara yang sama s...
This study aims to analyze the implementation of the Serang District Court Decision Number: 4/Pdt.G....
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui fungsi dan peranan Pendaftaran Tanah dalam memb...
Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam per...
Kedudukan hukum Peraturan Bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan ...
Salah satu bagian terpenting dari Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan, diantaran...
Untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan M...
ABSTRACT The Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued a regulation on a small claim ...
This study aims to find out the rules that were changed in the Supreme Court Regulation Number 2 of ...
ABSTRAK Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdat...
This study aims at describing the application of the expiry of the case in Indonesia 's State Admini...
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupaka...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Perma No. 2 Tahun 2015 telah mencerminkan asas peradil...
ABSTRAK Desa sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki kekayaan atau aset desa yang pengelolaanny...
Hukum acara perdata yang saat ini digunakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mas...
ABSTRAK Pada asasnya semua jenis perkara perdata diselesaikan melalui mekanisme beracara yang sama s...
This study aims to analyze the implementation of the Serang District Court Decision Number: 4/Pdt.G....
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui fungsi dan peranan Pendaftaran Tanah dalam memb...
Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam per...
Kedudukan hukum Peraturan Bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan ...