RESOLUSI KONFLIK ACEH BERDASARKAN PERJANJIAN HELSINKI

Aceh telah mengalami masa sulit akibat pemberontakan GAM kurang lebih 29 tahun dan melahirkan Perjanjian Helsinki yang kini isi dari perjanjian tersebut telah dituang ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang senantiasa dijalakan hingga sekarang.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi akar permasalahan konflik di Aceh, mengapa Perjanjian Helsinki muncul, dan bagaimana pelaksanaan Perjanjian Helsinki dalam resolusi konflik Aceh. Sedangkan tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk menganalisis akar permasalahan konflik di Aceh, mendeskripsikan awal mula munculnya Perjanjian Helsinki dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perjanjian Helsinki dalam resolusi konflik Aceh. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, kajian pustaka dari buku maupun artikel, dan wawancara dengan beberapa informan seperti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Tengah, Kodim 0106 Aceh Tengah, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Aceh Tengah, Mantan kombatan GAM, dan mantan korban konflik. Hasil penelitian menggambarkan bahwasanya pelaksanaan Perjanjian Helsinki dalam resolusi konflik Aceh sudah berjalan dengan baik seperti pembagian dana reintegrasi oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) meskipun terdapat hambatan seperti terjadinya konflik diantara mantan kombatan GAM itu sendiri. Saran penilitian ini adalah diharapkan mantan kombatan GAM senantiasa menjaga perdamaian agar tetap berjalan dengan baik dan mengurangi perselisihan yang terjadi antara sesame mantan kombatan GAM serta pembagian dana reintegrasi yang sangat sensitif ini senantiasa dilakukan lebih transparan lagi. Kata kunci: Resolusi Konflik, Konflik Aceh, Perjanjian Helsink