URGENSI PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT KONSTITUSI DI INDONESIA (STUDI KASUS HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pemerintah menilai adanya kegentingan yang memaksa karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah tidak dapat menyesuaikan kebutuhan hukum saat ini. Hizbut Tahrir Indoensia telah terbukti berkeinginan mengubah Indonesia yang berasaskan Pancasila menjadi khilafah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui urgensi pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia menurut kontitusi di Indonesia. 2) Mengetahui bagaimana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia berbasis Pancasila. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, teknik pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan, wawancara, dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa HTI mendakwahkan doktrin negara khilafah pada para pengikutnya, pelanggaran tersebut merupakan wujud pikiran dan niat jahat yang telah ada sejak ormas tersebut didaftarkan. HTI tidak cocok dengan kondisi Indonesia, apalagi sampai menentang Pancasila. Pemerintah dapat membubarkan HTI atau ormas lainnya sepanjang dilakukan melalui prosedur dan alasan yang jelas, dengan tujuan memastikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan pada Pancasila dan NKRI. Kemudian Kemenkumham membubarkan HTI dengan pencabutan status badan hukumnya. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Pembubaran Ormas, Pembubaran HTI, Konstitusi