PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah masyarakat pelaku usaha menaruh perhatian besar terhadap keberpihakan pemerintah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha dapat dilihat dari kewenangannya dalam memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, memiliki rumusan masalah bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja serta mengkaji kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode library search. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari Undang-Undang, jurnal hukum dan karya tulis hukum, serta data non hukum dari internet dengan sumber terpecaya yang dapat dijadikan referensi. Kemudian data akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini Berdasarkan analisa data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM secara umum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta kendala pelaksanaan layanan bantuan dan pendampingan hukum oleh pemerintah daerah yang diuraikan bahwa kendala utama yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang regulasi terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM sehingga dalam implementasinya kurang berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. vi Kata Kunci : UU Cipta Kerja, UMKM, Bantuan Hukum, Pendampingan Hukum