Secara substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya Cluster Ketenagakerjaan memuat perubahan, penghapusan dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang akan diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya Cluster Ketenagakerjaan serta komparasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. jenis penelitian ini adalah studi pustaka, mengg...
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dianggap fleksibel oleh perusahaan dan pengusaha ternyat...
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap penerimaan t...
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hak kekebalan hukum pejabat KSSK yang diatur dalam Pasal 27 ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sikap pemerintah yang mengartikan putusan Mahkamah Konst...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan kristalisasi regula...
Perlindungan tenaga kerja Indonesia terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan menuru...
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendapat penolakan dan menimbulk...
Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan...
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini...
Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara yuridis formal sudah diatur...
Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara yuridis formal sudah diatur...
Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa Peruba...
Kasus kekerasan orangtua terhadap anak memang realitanya sering terjadi di masyarakat, tetapi hanya...
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ...
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dianggap fleksibel oleh perusahaan dan pengusaha ternyat...
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap penerimaan t...
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hak kekebalan hukum pejabat KSSK yang diatur dalam Pasal 27 ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sikap pemerintah yang mengartikan putusan Mahkamah Konst...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan kristalisasi regula...
Perlindungan tenaga kerja Indonesia terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan menuru...
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendapat penolakan dan menimbulk...
Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan...
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini...
Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara yuridis formal sudah diatur...
Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara yuridis formal sudah diatur...
Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa Peruba...
Kasus kekerasan orangtua terhadap anak memang realitanya sering terjadi di masyarakat, tetapi hanya...
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ...
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dianggap fleksibel oleh perusahaan dan pengusaha ternyat...
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap penerimaan t...
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hak kekebalan hukum pejabat KSSK yang diatur dalam Pasal 27 ...