Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup : studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr

Masalah lingkungan di Indonesia disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi, antara lain proses industrialisasi. Banyaknya kasus perusakan dan pencemaran lingkungan oleh korporasi, tidak sebanding dengan gugatan yang masuk dalam ranah pidana, apalagi terkait dengan sanksi pidana terhadap korporasi yang tidak sebanding dengan dampak yang dihasilkan. Seperti kasus Mikael Ari Wicaksono sebagai GA/HRD PT. Korin Jaya yang hanya dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin dan pegusahaan air tanah tanpa izin sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. Berdasarkan latar Belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana penerapan hukum materiil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Adupun bahan hukum berasal dari bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan normatif-kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dpat disimpulkan bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata perbuatan tindak pidana tersebut bukan merupakan keselahan korporasi. Tetapi, kesalahan individu sebagai pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara yuridis maupun subjektif terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan unsur-unsur dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terbukti merupakan kesalahan dari terdakwa. selain itu, dengan adanya Surat Pendelegasian Tugas terkait dengan mengurus berbagai izin yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan produksinya dan posisi terdakwa dengan adanya Surat Pendelegasian tersebut setara dengan General Manager yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Korin Jaya cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam menilai terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana