PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HAK KEPERDATAAN ANAK ANGKAT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 DI KOTA LUBUK LINGGAU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Lubuk Linggau. Fokus penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan pengangkatan anak dan hak keperdataan anak angkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) Pasangan suami istri Kota Lubuk Linggau yang melakukan pelaksanaan pengangkatan anak dalam wilayah hukum Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga pasangan responden hanya satu pasangan saja yang melakukan pelaksanaan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan dua diantaranya hanya melakukan pelaksanaan pengangkatan anak bedasarkan surat perjanjian antara orang tua kandung dan orang tua angkat dan diantara tiga pasangan tersebut satu orang anak angkat yang tidak mengetahui orang tua kandungnya dan tidak pernah bertemu dengan orang tua kandung setelah diurus oleh orang tua angkat, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, persyaratan Pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan dan orang tua angkat tidak boleh memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung. Kata Kunci : Pengangkatan anak, Hak Keperdataan, Akibat Huku