KONSTITUSIONALITAS SIDANG TERTUTUP PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG�UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG

Proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung yang dilakukan secara tertutup menimbulkan pertanyaan besar bagi para Justitia belen. Pengadilan sejatinya memiliki fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana amanat dari Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut haruslah dipahami secara keseluruhan dimana penegakan hukum berjalan selaras dengan keadilan. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengujian peraturan perundang-undangan tentunya adalah keadilan bagi masyarakat umum. Proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung yang tertutup dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Sidang tertutup pegujian peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan sebagaimana amanat dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan konstitusionalitas sidang tertutup pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama ketentuan dari Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil yang menjadi dasar hukum Mahkamah Agung dalam melakukan sidang tertutup pengujian peraturan perundang-undangan, kedua bahwa sidang tertutup pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan norma konstitusi dan prinsip hukum pengujian peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Konstitusionalitas, Sidang Tertutup, Mahkamah Agung, Pengujian Peraturan