KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Praktik korupsi pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh satu orang sebagai Pelaku Utama, tetapi juga dibantu oleh satu orang atau lebih yang disebut Penyertaan. Hubungan dari tiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai hubungan bahkan menjadi patokan untuk menentukan pertanggungjawaban peserta terhadap delik. Ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ajaran penyertaan dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana dalam penyajian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sanksi terhadap penganjuran (uitlokker) Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Bengkulu Utara. Serta menganalisis dasar pertimbangan penyidik tidak menetapkan pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 354/Pid/B/2010/PN.AM. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kasus dengan berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang didapat diolah dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan mengggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa doktrin penyertaan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dan terhadap penganjur (uilokker) dalam pasal 55 ayat 1 angka (2) KUHP. Tidak ditetapkannya pelaku tindak pidana korupsi yang terlibat dikarenakan seringkali sikap batin atau mens rea dikesampingkan sehingga terdapat perbedaan pemahaman dalam menetapkan bentuk doktrin penyertaan. Kata Kunci : Korupsi, Penyertaan, Penganjuran (Uitlokker