PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN GARIS SEMPADAN PANTAI OLEH KEGIATAN TAMBAK UDANG DI KABUPATEN KAUR

Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan tertib tata ruang. Kegiatan tambak udang di wilayah pesisir pantai Kabupaten Kaur merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan ruang pesisir sebagai tempat usaha budidaya perikanan, namun dalam proses kegiatan tambak udang di wilayah pesisir pantai Kabupaten Kaur memiliki beberapa masalah, seperti pelanggaran garis sempadan pantai dan pelanggaran instrumen perizinan yang dilakukan oleh kegiatan tambak udang. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran garis sempadan pantai oleh kegiatan tambak udang di Kabupaten Kaur merupakan salah satu bentuk pengendalian tata ruang dengan melakukan proses pengenaan sanksi adminsitratif maupun pidana terhadap pelanggaran sempadan pantai, Sempadan pantai merupakan salah satu kawasan lindung yang diatur dalam Undang-Undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun Perda RTRW memiliki jarak ditetapkan minimal 100 meter dari titik pasang tertingi air laut yang berfungsi sebagai kawasan lindung perlindungan setempat untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dari kegiatan yang dapat menggangu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai. Akan tetapi hasil penelitian menunjukan bahwa sampai saat ini masih terjadi pelangaran garis sempadan pantai oleh kegiatan tambak udang di Kabupaten Kaur, dengan adanya pelanggaran tersebut instansi terkait telah berupaya melakukan proses penegakan hukum administratif tetapi penegakan hukum atas pelanggaran tersebut tergolong masih lemah karena masih banyak tambak udang yang melanggar tetapi masih beroperasi, hal ini tidak lepas dengan tidak tegasnya pemerintah daerah serta pengaturan mengenai sanksi pelanggaran garis sempadan pantai yang kurang jelas. Kata Kunci : Penataan Ruang, izin, Sempadan Pantai, Penegakan Hukum