TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP SYARAT DOMISILI CALON KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 mencabut Pasal 33 huruf g UU Desa terkait persyaratan calon Kepala Desa untuk berdomisili didesa dan paling sedikit tinggal satu tahun didesa setempat. Dicabutnya pasal tersebut menimbulkan konflik dimasyarakat desa sebab akan ada calon kepala desa yang berasal dari luar desa yang belum mengenal karakteristik dari suatu desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan MK ini melanggar asas otonomi desa dan akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU�XIII/2015 terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Putusan MK 128/PUUXIII/2015 telah melanggar asas otonomi desa sebab otonomi desa mengamanahkan desa dipimpin oleh orang yang mampu mengatur dan menggurus urusan pemerintahan desa dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang telah ada dan diakui oleh masyarakat desa. Sedangkan Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Putusan MK 128/PUUXIII/2015 menimbulkan konflik sosial yang tajam antara Kepala Desa dengan perangkat desa dan masyarakat karena Kepala Desa yang berasal dari luar desa baru mengenal dan mempelajari karakteristik dan nilai-nilai luhur yang ada di desa. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepala Desa, Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, Akibat Huku