TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 30/PUU�XVI/2018 TENTANG UJI MATERIL PASAL 182 HURUF L UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum.Demi tercapainya bermacam macam kepentingan dan tujuan yang beraneka ragam, perlu adanya figur yang disebut pemerintah untuk memimpin dan mengarahkan demi tercapainya kepentingan dan tujuan tersebut.Kekuasaan terdiri dari tiga macam kekuasaan yaitu eksekutif,legislatif dan yudikatif.Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir.Mengenai judicial review, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang�undang.Penelitan ini difokuskan pada persoalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 30/puu-xvi/2018 tentang uji materil pasal 182 huruf l undang�undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dengan menggunkan sumber data-data primer dan sekunder dari teori, asas, norma, doktrin, dan pasal-pasal peraturan terkait.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang telah dianalisis sehingga mampu menerangkan suatu permasalahan yang dihadapi.Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 30/puu-xvi/2018 tentang uji materil pasal 182 huruf l undang�undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu menimbulkan adanya pemaknaan frasa yang berbeda dan mengakibatkan adanya pro dan kontra dalam dinamika politik. Kata Kunci : Judicial Review,Konstitus