EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.18/PUU-XVII/2019

Untuk menganalisis dilakukan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa hasil Fidusia adalah salah satu jaminan dimana debitur memiliki hak untuk mengendalikan dan memanfaatkan barang yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mekanisme pelaksanaan objek jaminan fidusia ketika pemberi (debitur) fidusia mengalami pelanggaran janji kepada penerima fidusia (kreditor) . Sejauh ini, mekanisme eksekusi untuk objek keamanan fidusia yang diatur dalam UU menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak debitur. Karena itu memberi terlalu banyak kekuatan kepada kreditor. Ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara debitor dan kreditor terhadap penanganan masalah pelanggaran kontrak sebenarnya menyebabkan ketidakadilan dalam institusi fidusia yang ada. Mahkamah Konstitusi, melalui keputusan nomor 18 / PUU-XVII / 2019, mencoba mengembalikan lembaga fidusia ke semangat hubungan ekuilibrium antara debitor, kreditor, dan jaminan fidusia yang adil. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU-XVII / 2019. Apakah ada hubungan kekuasaan yang harmonis antara dua subjek hukum dalam jaminan fidusia. Kata Kunci : eksekusi objek, jaminan fidusia, Lembaga Fidusi