TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAJELIS HAKIM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKULU KELAS 1 A)

Tujuan penelitian adalah mendapat gambaran, memahami serta menganalisis pengaturan hukum tentang tanggungjawab pidana korporasi yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, di Indonesia, memahami serta menganalisis ketentuan tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dan penerapannya yang melakukan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Majelis Hakim Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatife. Hasil penelitian adalah Pengaturan hukum korporasi di Indonesia saat ini belum diatur di dalam KUHP yang ada saat ini akan tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi di Indonesia yang ada di luar KUHP mengacu kepada doktrin strict liability dan doktrin vicarious liability serta ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi di Indonesia, dimana dalam proses penuntutannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang terkait, korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan dijadikan tersangka dan terdakwa dan sanksi yang diberikan dapat berupa denda dan pencabutan izin. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Majelis Hakim Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu) dapat dibebankan kepada korporasi dalam proses mengadili dan memutus perkara tersebut, Majelis Hakim mempedomani PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang seharusnya tidak ditafsirkan dan digabungakan secara bersama. dalam tataran pelaksanaan kedua putusan yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, telah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan hukumnya, dan dihukum oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi