KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI SITUS BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERKI NO 1 TAHUN 2010

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI Nomor 1 tahun 2010. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang mendapatkan Penghargaan Akuntabilitas dan Transparansi Publik. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketersediaan informasi publik di situs pemerintah Kota Semarang berdasarkan Perki No 1 tahun 2010. Berdasarkan masalah yang dibahas di atas, penelitian ini mengarah kepada analisis deskriptif dengan menggunakan sistem penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Komunikasi Pemerintah di Pemerintahan Kota Semarang dilakukan oleh bagian Humas Pemerintah. Terjadi perubahan tugas dan fungsi Humas Pemerintah pada tahun 2017, sehingga salah satu tugas Humas Pemerintag dalam pengelolaan informasi publik kini dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Pengelola informasi publik dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dibagi menjadi dua yaitu PPID Utama dan Pembantu. Komunikasi organisasi yang dilakukan antara PPID Utama dan PPID Pembantu dilakukan secara Lisan dan Tertulis. Beberapa badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang melakukan pemisahan situs antara situs utama dan situs PPID, serta penambahan situs pendukung. Terdapat informasi yang tidak tersedia pada situs badan publik, dikarenakan faktor – faktor tertentu. Peminat informasi publik lebih banyak secara online, karena pandemi Covid-19