ANALISIS TERBITNYA SKPKB DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN SANKSI BUNGA PADA WAJIB PAJAK CV. ABC

Pajak di Indonesia adalah salah satu penerimaan terbesar negara yang terdiri dari beberapa sektor. Guna memenuhi APBN yang tiap tahunnya cenderung naik maka Dirjen Pajak mengajak dan menghimbau masyarakat untuk membayar serta melaporkan pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, Dirjen Pajak juga memberi banyak fasilitas seperti kepemilikan NPWP supaya lebih terjangkau lalu dapat akses lewat online (efilling) untuk melaporkan pajak. Sebagai warga negara yang baik kita harus tepat waktu membayar dan melapor pajak supaya tidak terkena sanksi atau denda administrasi berupa bunga sehingga pajak yang kita bayarkan lebih mahal. Hal ini merupakan kasus yang diangkat oleh penulis yaitu CV. ABC tidak tepat membayar pajak kemudian Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB yang berarti CV. ABC harus melunasi kewajiban semua utang pokok pajak beserta sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan. CV. ABC kemudian mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga tersebut kepada KPP Kanwil Semarang Timur. Alasan yang terkait dalam permohonan tersebut harus logis dan berdasarkan UU KUP pasal 36 (1) maka CV. ABC menggunakan alasan yang memang terjadi saat ini yaitu tidak sanggup membayar sanksi administrasi dikarenakan perusahaan mengalami penurunan omset dan mengalami kerugian dari dampak pandemi covid-19 ini. CV. ABC diwajibkan membayar pokok pajak terutang terlebih dahulu supaya kesempatan permohonan dikabulkan lebih besar. Tata cara pengajuan permohonan adalah dengan mengisi formulir resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 8/PMK.03/2013 disertai bukti SKPKB