PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 06/PID.SUS-TPK/2019/PN SMG)

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang pada saat ini masuk kedalam kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes).Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalah gunaan kekuasaan. Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan yang penulis angkat, antara lain apa pertimbangan hakim dalammenjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi, kemudian Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan yang terakhir apa hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2019/Pt Smg. Penelitian ini juga bertujuan untuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta hambatan-hambatan apa saja yang diperoleh baik factor internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini kemudian dapat diketahui bahwa pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara pidana korupsi, didasarkan kepada “Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan memperhatikan pada segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa