PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG)

Penelitian hukum dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/Pn.Semarang)” ini memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan objek penelitian berupa seluruh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial pada putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat berupa screenshoot postingan terdakwa. Hal yang menjadi hambatan bagi hakim untuk memutus perkara ujaran kebencian adalah merupakan kasus pertama yang ditangani oleh hakim, kekhawatiran paska putusan, dan tidak adanya aturan khusus yang dibuat untuk mengadili tindak pidana tersebut, Berkaitan dengan hal tersebut maka disarankan agar Pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi mengenai batasan yang jelas melalui aturan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian, dan Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang benar-benar menyampaikan pendapat berdasarkan fakta yang ada, dan memiliki niat dan tujuan yang baik melalui suatu karya, tulisan, gambar, postingan yang mereka unggah di media sosial