ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN IMUNISASI DAN ASAS KEMANFAATAN

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia, salah satu yang harus diperhatikan yaitu mengenai kesehatan anak. Kesehatan anak dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan imunisasi sudah dituangkan dalam Permenkes. Asas kemanfaatan pada intinya berisi nilai mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak- banyaknya orang, yang didukung dengan asas keadilan sosial dan asas kemanusiaan. Timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang penyelenggaraan imunisasi, menyebabkan dipenuhinya asas kemanfaatan? Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan jenis penelitiannya adalah Studi Kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka, yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban sementara berupa hipotesis kerja. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengatur bahwa penyelenggaraan imunisasi merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen lemah ke dalam tubuh manusia, agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu, upaya ini adalah upaya kesehatan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan upaya pencegahan primer guna menghindari terjadinya sakit atau kejadian yang dapat mengakibatkan seseorang sakit atau menderita cedera dan cacat. Penyelenggaraan imunisasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta dengan diawasi oleh Pemerintah cq Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota, serta BPPOM dalam hal penyediaan vaksin. Asas kemanfaatan sebagai dasar hukum dari pembentukan perundangan- undangan yang bertujuan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat sesuai dengan hak sosial yang dipunyai oleh masyarakat, berdasarkan kepada mewujudkan nilai dari penghargaan terhadap kehidupan manusia yang mengeluruh dan seutuhnya. Dengan demikian berarti, bahwa manusia yang seutuhnya mendapatkan hak sosial sesuai dengan yang diberikan oleh Negara untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Ketentuan tentang penyelenggaraan imunisasi bertujuan untuk menjaga kesehatan anak agar dapat sehat secara fisik, mental dan spiritual, demikian juga upaya untuk memenuhi hak sosial anak untuk hidup bebas dari penyakit menular dan menyejahterahkan masa depan anak, dengan tujuan pemenuhan pemberian kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang. Dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan tentang penyelenggaraan imunisasi, maka dipenuhi asas kemanfaatan