PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJADI DASAR PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat melakukan perkawinan dibawah umur, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan seorang anak melangsungkan perkawinan dibawah umur. Seorang anak yang belum cukup umur agar dapat melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari pengadilan. Izin inilah yang disebut dengan dispensasi perkawinan. Izin ini diperoleh berdasarkan pertimbangan para hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan/atau tata cara, alasan mengajukan dispensasi dan pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan. Metode penelitian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengolahan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana proses dan/tata cara pengajuan dispensasi perkawinan, kemudian alasan-alasan Pemohon dispensasi perkawinan yang kebanyakan ingin melangsungkan perkawinan karena calon mempelai wanita yang telah hamil diluar nikah, serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan dispensasi perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berkaitan dengan hal diatas, saran Penulis agar masyarakat khususnya anak dibawah umur harus lebih berhati-hati dalam pergaulan sehingga tidak terjadi lagi perkawinan dibawah umur, tentunya dengan dibutuhkan peranan orangtua dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar