Kedudukan hukum akta jaminan Fidusia pada akad murabahah pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta jaminan fidusia pada akad murabahah pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan adanya ketentuan kesepakatan wanprestasi oleh kreditor dan debitor serta pentingnya merumuskan kesepakatan wanprestasi oleh para pihak pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan conseptual approach, statue approach dan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara focuss group discussion (FGD), wawancara terbuka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) kedudukan hukum akta jaminan fidusia pada akad murabahah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai dasar hukum keabsahan suatu akta perjanjian, adanya pengaturan wanprestasi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. 2) urgensi pengaturan wanprestasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut tidak serta merta menghilangkan berlakunya peraturan perundang-undangan terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan memberi perlindungan hukum kepada para pihak sepanjang sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi