Implikasi yuridis pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2020 terhadap sentralisasi pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat

INDONESIA: Pada tanggal 12 Mei 2020 DPR RI dan Pemerintah dengan persetujuan bersama telah menetapkan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Akan tetapi Undang-Undang ini menimbulkan kontra dikarenakan adanya penarikan kewenangan pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat atau sentralistik. Berdasarkan alasan tersebut menarik untuk dikaji penelitian mengenai Bagaimana kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Bagaimana implikasi yuridis atas berlakunya pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola minerba daerah yang telah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual serta menggunakan metode kualitatif dimana pengolahan bahan hukum penelitian menggunakan cara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan UU Nomor 3 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan. Karena UU Nomor 3 Tahun 2020 mengembalikan rezim kontrak pertambangan, dimana posisi negara dan pemilik modal sejajar. Kewenangan perizinan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dihapus. Serta berakhirnya kewenangan daerah pada bidang mineral dan batubara. Implikasi yang ditimbulkan dari Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pasal 18 UUD 1945 mengakibatkan Dinas ESDM Provinsi ditutup sementara sampai diterbitkannya aturan turunan mengenai UU Nomor 3 Tahun 2020 melalui PP/Perpres. ENGLISH: On May 12, 2020, the Indonesian House of Representatives together with the Government with mutual agreement have stipulated a Bill on Amendment to Law Number 4 of 2009 to Law Number 3 of 2020. However, this Law raises a constraint due to the withdrawal of the authority for regional mineral and coal management by the central or centralized government. Based on these reasons, it is interesting to study research on how the authority of regional mineral and coal management after Law No. 3 of 2020 comes into force and what are the juridical implications of the enactment of article 4 paragraph (2) of Law No.3 of 2020 on the authority of local governments in managing regional mineral and coal which has been regulated in Article 18 of the 1945 Constitution. This research is a type of normative juridical research with a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach and uses a qualitative method where the processing of research legal materials uses descriptive analysis. The results of the study show that Number 3 of 2020 needs to be changed. Because Law Number 3 of 2020 restores the mining contract regime, where the position of the state and the owners of capital is equal. The licensing authority of the provincial and district/city governments is abolished. And the end of regional authority in the mineral and coal sector. The implications arising from Article 4 paragraph (2) of Law Number 3 of 2020 against Article 18 of the 1945 Constitution resulted in the Provincial ESDM Service being temporarily closed until the issuance of derivative rules regarding Law Number 3 of 2020 through PP/Perpres