ABSTRACT: Ahmad Jailani, NIM 17230096, 2020. Title of Political Law of Presidential RegulationNumber 64 of 2020 Post Supreme Court Decision Number 7 / P / Hum / 2020. Thesis. Department of Constitutional Law.Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor, IrhamBashoriHasba, M.H. Keywords: Political Law, Presidential Regulation, Maqasid Sharia Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance is an objective in regulating BPJS health contributions in Indonesia. The existence of this Presidential Regulation has reaped pros and cons among the public. This regulation came after the Supreme Court issued Decision Number 7 / P / HUM / 2020. The problem in the research is to explo...
ABSTRACT One of the practices of illegal polygamy can be found in the verdict number 111/Pid.B/PN...
INDONESIA: Pengenalan huruf adalah ilmu dasar yang sangat penting untuk dipelajari oleh anak, apa...
ABSTRAK Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya bersifat final ...
INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penca...
ABSTRAK Mahkamah Syar’iyah adalah suatu peradilan khusus sebagai Peradilan Syariat Islam dengan k...
INDONESIA Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Ind...
ABSTRAK Penafsiran yang dilakukan oleh hakim pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun ...
INDONESIA: Keberadaan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tahun 2006 menjadi solus...
INDONESIA: Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permahonan yang diajuka...
INDONESIA: Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan satu kep...
INDONESIA: Ketidakpastian hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) khususnya hak untuk mendapatkan ke...
it is believed that “ Al-Shadaqah” is giving partially of the wealth to the poor. Al-Asfahani argued...
ENGLISH: Article 53 Paragraph (1) of Law no. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no...
INDONESIA : Al-Qur`an sebagai kitab samawi terakhir yang diberikan kepada Muhammad sebagai penunt...
Le patrimoine arabo-musulman traverse une crise culturelle profonde en raison de la disparition d’un...
ABSTRACT One of the practices of illegal polygamy can be found in the verdict number 111/Pid.B/PN...
INDONESIA: Pengenalan huruf adalah ilmu dasar yang sangat penting untuk dipelajari oleh anak, apa...
ABSTRAK Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya bersifat final ...
INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penca...
ABSTRAK Mahkamah Syar’iyah adalah suatu peradilan khusus sebagai Peradilan Syariat Islam dengan k...
INDONESIA Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Ind...
ABSTRAK Penafsiran yang dilakukan oleh hakim pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun ...
INDONESIA: Keberadaan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tahun 2006 menjadi solus...
INDONESIA: Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permahonan yang diajuka...
INDONESIA: Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan satu kep...
INDONESIA: Ketidakpastian hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) khususnya hak untuk mendapatkan ke...
it is believed that “ Al-Shadaqah” is giving partially of the wealth to the poor. Al-Asfahani argued...
ENGLISH: Article 53 Paragraph (1) of Law no. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no...
INDONESIA : Al-Qur`an sebagai kitab samawi terakhir yang diberikan kepada Muhammad sebagai penunt...
Le patrimoine arabo-musulman traverse une crise culturelle profonde en raison de la disparition d’un...
ABSTRACT One of the practices of illegal polygamy can be found in the verdict number 111/Pid.B/PN...
INDONESIA: Pengenalan huruf adalah ilmu dasar yang sangat penting untuk dipelajari oleh anak, apa...
ABSTRAK Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya bersifat final ...