Tinjauan hukum pidana islam dan penologi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak: studi putusan pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/Pn Pkj

Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi hukum penangkapan ikan dengan bahan peledak serta bagaimana tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangakajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum, kemudian menelaah teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahapan yaitu editing, organizing, analyzing. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa sesuai amar putusan pada kualifikasi tindak pidana yang merujuk pada pasal 84 ayat (1). Hanya saja pada lamanya pidana terhadap diri terdakwa merujuk pada pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009, sehingga hakim menetapkan hukuman pidana penjara selama 5 bulan. Analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang merusak ekosistem laut. Dalam hal ini, perbuatan tersebut dikenai sanksi hukum ta’zir yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam nash baik Al-Qur’an maupun hadis mengenai tindak pidana ini. Untuk penerapan pelaksaan hukumannya diserahkan pada ulil amri (penguasa) yang berpegang pada prinsip keadilan, persamaan hak dan kewajiban serta kemaslahatan umum. Dalam tinjauan penologi penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan teori absolut yang mengutamakan hukuman setimpal dengan pernuatan pelaku. Dan tinjauan penologi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu berdasarkan teori relatif yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum dalam masyarakat. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan aparat penegak hukum dan masyarakat berperan aktif dalam menjaga lingkungan khususnya tindakan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hukuman yang diberikan pada pelaku harus mempunyai efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lag