Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami ragam pandangan ulama terkait dengan pernikahan dengan perjanjian, dan sekaligus untuk dapat menentukan qawl yang rajih (unggul) dan mu‘tamad (kuat) dari beberapa pandangan ulama yang ada berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan maslahah. Adapun hal yang melatar belakangi Penulis untuk menjadikan topik ini sebagai obyek bahasan utama dalam skripsi ini adalah munculnya dua arus pandangan yang bersifat kontradiktif terkait keabsahan pernikahan dengan perjanjian, disamping karena perjanjian tersebut menyangkut soal nafkah batin sebagaimana yang tercermin dalam hasil penenlitian Skripsi ini.Dalam rangka untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti yang tercantum dalam rumusan masalah, maka kajian dalam skripsi ini menggunakan model atau metode deskriptif-analitis. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber primer yaitu wawancara secara mendalam seputar implementasi akad pernikahan dengan perjanjian, dan telaah terhadap kutub al-fiqh ‘ala al-madhahib al-arba‘ah yang terkait dengan bahasan seputar topic ini, disamping pula merujuk kepada kutub al-tafsir yang kajiannya lebih mengarah kepada teoritis fiqhiyyah. Disamping itu, guna kepentingan analisis terhadap ragam pandangan fukaha, penulis juga menelaah secara intensif terhadap berbagai literatur etika dan psikologi. Dalam kajian skripsi ini, telah didapatkan beberapa temuan studi, yaitu (1) pernikahan dengan perjanjian sebagaimana yang terjadi Di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang tidak hanya menyangkut harta, melainkan juga menyangkut nafkah batin sehingga menimbulkan dualisme pandangan fukaha tentang keabsahan pernikahan dengan perjanjian (2) Berdasarkan hasil analisis dan verifikasi terhadap kedua pandangan fukaha tersebut dengan menjadikan teori maslahah sebagai insrumen analisisnya, maka diperoleh qawl (pendapat) yang rajih (unggul) dan mu‘tamad (kuat) yaitu pandangan ulama yang melegalkan pernikahan dengan perjanjian sepanjang tidak menyangkut hak dan kewajiban.Mengingat banyaknya klaim dan issue yang berkembang di masyarakat tentang keabsahan pernikahan dengan perjanjian maka sebaiknya para pemangku otoritas dan pengambil garis kebijakan lainnya untuk mengedepankan diskusi dan dialog ilmiah terkait keabsahan dan legalitas pernikahan dengan perjanjian dalam pespektif syar’i agar penentuan pernikahan dengan perjanjian dapat dilaksanakan dengan sempurna dan selaras dengan perintah dan iradahNya, serta membawa kemasalahatan bagi kedua belah pihak