Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian; studi kasus di Polrestabes Surabaya

Penulisan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian empiris yuridis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen. Data primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara dengan anggora Reserse Unit Jatanras Polrestabes Surabaya. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah berkas perkara di Polrestabes Surabaya, serta buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan proses penyidikan serta tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dari beberapa proses pengumpulan data tersebut, analisis penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian dilakukan oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya. Secara proses sudah mengikuti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 serta Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Penyidik yang melakukan pemeriksaan merupakan penyidik umum, karena belum adanya penyidik khusus mengatasi perkara anak, dan penyidik juga memutuskan anak tersebut tidak ditahan hal tersebut tertulis dalam berkas perkara. Secara garis besar konsep Kepolisian dan Wilayatul al-Hisbah memiliki kesamaan yaitu menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, tugas dan wewenangnya pun juga memiliki kesamaan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara yang dianggap melanggar hukum dan perintah Allah SWT. Dalam hukum islam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak mendaatkan hukuman ta’zir, menurut hukum islam anak tidak bisa dikenai hukuman had karena anak tidak dibebankan tanggung jawab hukum sampai tercapai usia baligh. Dengan demikian saran dari penulis seharusnya dalam proses penyidikannya lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam undang-undang telah mengatakan bahwa boleh melakukan penahan apabila syarat-syarat nya telah terpenuhi, jadi penyidik tidak perlu memberikan keringanan dengan alasan pelaku masih tergolong anak. Dengan begitu pelaku memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi