Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Kepala Desa melakukan mutasi jabatan kepada perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa: studi kasus di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Kepada Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa Di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?, (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo?. Metode dalam skripsi ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis berdasarkan hukum positif dan berdasarkan fiqh siyasah.Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya kewenangan kepala desa dalam kaitannya melakukan mutasi jabatan perangkat desa bukanlah menjadi kewenangan yang mutlak, hanya saja kepala desa dapat melakukan perubahan jabatan (mutasi) perangkat desa dengan mekanisme yang dilakukan harus berdasarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan dilihat dari perspektif fiqh siyasah atau ketatanegaraan islam kewenangan kepala negara dalam melakukan perubahan jabatan (mutasi) baik dengan cara pengangkatan maupun pemberhentian pada zaman nabi tidak diatur terkait hal tersebut hanya saja segala hal yang berkaitan dengan sistem dan mekanismenya urusan tersebut diserahkan kepada umat. Sehingga kedua karakter yang berbeda dari ketatanegaraan islam yang sudah ada pada zaman nabi dengan zaman sekarang dalam hukum positifnya, kaitannya dengan kewenangan kepala negara atau seorang pemimpin dalam mengangkat dan memberhentikan bawahannya belum dijelaskan secara jelas dan rinci, akan tetapi kewenangan tersebut ada dan nyata dengan cara dan mekanismenya sesuai aturan yag berlaku pada saat itu. Dengan adanya kesimpulan diatas, penulis berharap adanya aturan yang berkaitan kewenangan kepala desa dalam melakukan mutasi jabatan perangkat desa secara jelas, meskipun dalam kenyataannya kepala desa dapat melakukan mutasi terhadap perangkat desa. Jika kewenangan kepala desa di perjelas dapat membuat pemerintahan desa semakin berkembang dan menjadi perubahan lebih baik